Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan


Tanggal : 20 April 2018, Kategori : Program Pemerintah 413x


Guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan koordinasi dan singkronisasi program-program pembangunan secara terpadu melalui Rapat Koordinasi Daerah Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rakorda PPLH) se-Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 16-18 April 2018, di Sendawar Kabupaten Kutai Barat.

Rakorda PPLH kali ini mengusung tema “WUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DENGAN BERPERAN AKTIF DALAM KEGIATAN PERUBAHAN IKLIM UNTUK MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN”.

Acara ini diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan timur yang dihadiri oleh dari beberapa unsur yaitu: unsur Muspida, unsur DLH Kabupaten/Kota se Kaltim, unsur Bappeda se Kaltim, unsur Perusahaan Industri/Kegiatan, unsur Pemerhati Lingkungan/LSM, unsur Universitas/Perguruan Tinggi, unsur Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Barat, dan unsur Sektor terkait lainnya.

Beberapa masalah pengelolaan lingkungan yang menjadi temuan dan dibahas dalam Rakorda PPLH diantaranya adalah :

  1. Belum adanya standar kriteria penilaian untuk mengukur status kualitas air, contohnya di Samarinda memiliki kualitas air yang buruk;
  2. Perlunya upaya pengoptimalan konservasi dan perlindungan Badak sebagai salah satu satwa langka agar tidak punah di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; dan 
  3. Perlunya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca, perbaikan lingkungan hidup dan upaya-upaya adaptasi dari perubahan iklim.

Pada kesempatan tersebut, juga dipaparkan keberhasilan pengendalian dan pengelolaan lingkungan oleh Kota Balikpapan yang menerapkan Ecological City Concept yaitu dengan  :

  1. Menghutankan Kota dengan 2 (dua) hutan lindung dan 20 (dua puluh) hutan kota serta melindungi keanekaragaman hayati asli daerah;
  2. Pengembangan kawasan industri dengan konsep Zero Waste dan Zero Sediment;
  3. Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
  4. Memperkuat ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim; dan
  5. Program kampung iklim dengan melakukan kegiatan composting, hidroponik, perkebunan tumpang sari, budi daya toga dan pelestarian mangrove diantaranya : Kampung Teritip Bersinar, Kampung manggar Hijau Lestari dan Kampung Mandala Pertiwi Lamaru.

Atas berbagai upaya pengelolaan lingkungan tersebut, Kota Balikpapan berhasil meraih piala Adipura Kencana dan peringkat ke-2 Nirwasita Tantra Pada Tahun 2017. Sejumlah sekolah di Kota Balikpapan yang berstatus Adiwiyata (Program Pendidikan Lingkungan Hidup) bahkan telah mencapai 73,93 % (244 sekolah dari 330 sekolah).

Pada hari ke-dua, peserta diajak untuk menyampaikan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan melalui penanaman Pohon Elay di Komplek Kantor Bupati Kutai Barat (Sendawar) .

Secara keseluruhan, Rakorda PPLH menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

  • Menjadikan semua instrumen kajian lingkungan meliputi dokumen perencanaan (RPPLH), dokumen inventarisasi (DIKPLHD), dokumen pemanfaatan (Daya Dukung Daya Tampung), dokumen pengendalian (KLHS, Amdal, UKL-UPL, DELH, DPLH) sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup yang memberikan sumbangsih terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
  • Terkait dengan perubahan iklim Pemerintah Prov. Kaltim mendorong terciptanya: transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasiskan sumberdaya yang terbarukan, upaya dan kerjasama dalam pembangunan rendah emisi karbon, dan dukungan yang diperlukan dalam implementasi strategi pertumbuhan ekonomi rendah karbon.
  • Memasukkan IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup) ke dalam salah satu target indicator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup ditingkat Provinsi, Kab/kota.
  • Terkait dengan isu-isu lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akhir- akhir ini seperti ilegal mining, tumpahan minyak di perairan laut, perlindungan kawasan karst dll, Pemerintah Prov. Kaltim mengajak semua kab/kota untuk lebih berperan aktif dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  • Pemerintah Prov. Kaltim dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) urusan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 
  • Dalam urusan bidang Lingkungan Hidup, pemerintah daerah harus berani melakukan kebijakan dan praktek teknis yang bersifat inovatif dan kreatif, serta melibatkan mitra kerja dari stakeholder dengan prinsip kemitraan dan partisipatif, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala/penghambat kinerja pemerintah daerah.

Link download materi klik di sini.

Sumber : Penataan Ruang Kaltim

Naskah & Redaksi : Putra & FNA